HUKUM DAN KEADILAN PERSPEKTIF THOMAS AQUINAS
Ketika Negara Indonesia berdiri pada tahun
1945, disebut sebagai Negara yang berasas pada hukum,
dengan dasar pancasila dan UUD 1945, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)
hukum ialah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh
penguasa dan pemerintah. Sedangkan keadilan dalam KBBI ialah sama berat, tidak berat
sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang wenang.
Sudah jelas bahwa hukum dan keadilan sangat erat hubunganya, sebab
keadilan di ciptakan karena adanya hukum, sedangkan hukum di harap mampu
memberikan keadilan yang sesungguhnya, namun keadilan seolah menjadi ‘’barang
mahal’’ yang jauh dari jangkauan masyarakat.
Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penanganan kasus yang
terjadi di tanah air yang tidak kunjung usai dan tidak pernah
menemukan keputusan yang sangat diharapkan karena kabanyakan selalu mementingkkan
kelompok-kelompok tertentu, dan selalu
cenderung menghilangkan nilai-nilai dari keadilan itu sendiri,
dampaknya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum
lebih-lebih kepada pemerintah, karena acap kali dari praktek penegak hukum jauh
dari Asas Negara yaitu pancasila.
Sebut saja mulai dari kasus Munir, Marsina, Wiji tukul, Agraria, tambang, pelecehan seksual,
pendidikan,kemiskinan, pengangguran dan banyak kasus-kasus lainya yang tidak kujung
usai. Beberapa
kasus diatas menunjukkan bahwa pemerintah cacat dalam menjalankan hukum dan
keadilan yang itu jauh dari harapan masyarakat terhadap pemerintah yang
tugasnya sebagai penyambung tangan rakyat, bukan justru memberikan ketidak
adilan dan kesengsaraan kepada rakyat.
Penulis teringat dengan salah satu tokoh asal Italia yaitu Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa Hukum ialah ketentuan akal budi untuk kebaikan umum yang dibagi menjadi 4 macam:
- Lex aetrena (hukum dan kehendak tuhan) seperti kematian, jodoh, dan rizki.
- Lex naturalis (hukum alam) seperti banjir, longsor, gunung meletus dll.
- Lex devina (hukum dalam kitab suci) seperti didalam hukum yang ada di injil (sekarang al-qur’an)
- Lex humane/positif (hukum buatan manusia) seperti Undang Undang Dasar 1945.
Kasus
diatas adalah contoh hukum positif yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Thomas Aquinas, karena ketidak sejalanan dengan akal budi dan penerapan sehingga bisa dikatakan hukum di tanah air ini “tajam kebawah, dan tumpul ke atas”. Sehingga jangan heran apabila
rakyat dan mahasiswa melakukan demostrasi demi menyuarakan keadilan yang lama
hilang dari genggaman mereka yang tertindas.
Padahal sudah jelas tercantum dalam sila ke 3 (Keadilan bagi
seluruh rakyat Indonesa) yang mana pemerinta tidak boleh pandang bulu dalam
menegakkan hukum, dan diperkuat oleh undang-undang 1945 pasal 28 D (1) bahwa “
setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Pemerintah sebagai penegak hukum yang sewenang-wenangdalam menjalankan tugasnya disebut
oleh Thomas sebagai tipe pemerintah yang kurang baik atau bisa dikatakan “Keadilan sebagai kesamaan proposional” sehingga
seringkali ketidak adilan disebabkan karena adanya Nepotisme dari beberapa kalangan atau kelompok yang
mengedepankan hubungannya bukan berdasarkan kemampuan.
Dalam mengatasi problematika yang terjadi di atas Thomas Aquinas mengatakan bahwa rakyat hanya punya 3
pilihan:
1. mengganti
penguasa melalui proses pemilihan lagi.
- Mengganti penguasa melalui proses pemilihan lagi.
- Mengajukan permohonan kepada penguasa yang lebih tinggi lagi untuk mengganti penguasa dan penegak hukum.
- Rakyat hanya menunggu pertolongan dari tuhan.
Jadi Pemerintah dalam menegakkan hukum harus berpedoman kepada
pancasila dan undang-undang dasar 1945 sebagai falsafah dan rumusan Negara
Indonesia. Jika pemerintah tetap pandang bulu dalam menegakkan hukum, sesuai
dengan apa yang dikatakan Thomas Aquinas dalam mengatasi problematika tersebut,
rakyat berhak megganti penguasa melalui proses pemilihan lagi atau mengajukan
permohonan kepada penguasa yang lebih tinggi untuk megganti penguasa dan
penegak hukum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar